Banjarbaru - Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat seluas 6.691 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan hingga 31 Juli 2026. 

Dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino tersebut juga menyebabkan sebagian tanaman mengalami puso.

Baca Lainnya :

• Brigade Pengendalian Karhutla Dishut Kalsel Ikut Jinakkan Api 0
• Job Fair Kalsel 2026 Resmi Digelar, H. Muhidin Dorong Lahirnya Tenaga Kerja Unggul dan Berdaya Saing0
• Hari Puisi Indonesia 2026, Taman Budaya Kalsel Menjadi Rumah bagi Banyak Wajah Sastra0
• BPBD Kalsel Dirikan Lima Posko Karhutla di Wilayah Selatan0
• H. Fairid Rusdi Kembali Terpilih Pimpin PII Kalsel Periode 2026–20290

Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap petani melalui petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), baik dalam penanganan hama dan penyakit tanaman maupun mitigasi dampak perubahan iklim.

“Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, kami terus melakukan pengawalan di lapangan. Sesuai prediksi BMKG, puncak kemarau terjadi pada Juli hingga September, bahkan berpotensi berlangsung lebih panjang karena pengaruh El Nino,” ujarnya.

Berdasarkan data BPTPH per 31 Juli 2026, lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 6.691 hektare, dengan luas puso sekitar 1,3 hektare. Sementara pada komoditas jagung, kekeringan terjadi di lahan seluas 5,5 hektare dan hingga kini belum dilaporkan adanya puso.

Lestari menjelaskan wilayah terdampak paling luas berada di Kabupaten Tanah Laut dengan 3.383 hektare, disusul Kabupaten Barito Kuala seluas 1.919 hektare, Kabupaten Banjar seluas 622 hektare, dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 446 hektare.

Untuk kejadian puso, tercatat terjadi di Kabupaten Barito Kuala seluas 1 hektare dan Kota Banjarbaru seluas 0,3 hektare dari total lahan terdampak sekitar 150 hektare.

“Seiring masih tingginya suhu udara dan belum turunnya hujan, kami memperkirakan luas dampak kekeringan masih berpotensi bertambah,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, BPTPH telah menginstruksikan seluruh petugas POPT di lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap ketersediaan sumber air di kawasan persawahan. 

Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama dinas pertanian kabupaten/kota serta Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang masih tersedia melalui sistem pompanisasi.

Khusus di wilayah lahan pasang surut seperti Kabupaten Barito Kuala yang memiliki sumber air dengan tingkat keasaman tinggi, BPTPH mendorong pemanfaatan sumur pertanian sebagai alternatif pengairan. Di sisi lain, pemerintah juga berharap adanya dukungan pelaksanaan hujan buatan guna mengurangi dampak kekeringan di sejumlah daerah.

Selain areal tanam, kekeringan juga berdampak pada lahan persemaian padi. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 275 kg persemaian terdampak, dengan 125 kg di antaranya mengalami puso. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan persemaian terdampak seluas 150 kg namun belum mengalami puso, sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruh 125 kg persemaian yang terdampak dilaporkan mengalami puso.

Menghadapi musim kemarau, Lestari juga mengimbau petani yang telah selesai panen agar tidak melakukan pembakaran sisa tanaman. 

Ia mendorong penerapan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan kompos sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah sekaligus mengurangi risiko kebakaran lahan.

“Kami mengajak petani untuk tidak membakar jerami setelah panen. Jerami dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos melalui pengolahan lahan tanpa bakar sehingga lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi kesuburan tanah,” pungkasnya. (/smartbanua)