Banjarbaru—Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menegaskan agar Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota mematuhi aturan waktu memasak yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Dinamika Operasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11/2025) sore.

Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa pengaturan ulang jadwal memasak perlu dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima siswa lebih layak dan aman dikonsumsi.

Baca Lainnya :

• Siklon Tropis FINA Menguat di Laut Arafuru, BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Maluku dan NTT0
• Kasus Perceraian di Tanah Bumbu Meningkat Tajam, PA Batulicin Soroti Judi Online hingga Miras sebagai Faktor Utama0
• Kasus HIV dan Kekerasan Seksual Mengkhawatirkan, KOPRI PMII Banjarbaru Desak Pemko Ambil Langkah Darurat0
• Bea Cukai Kalsel Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal dan Miras0
• Kalsel Innovation Award 2025: SKPD, Daerah, dan Masyarakat Tunjukkan Lonjakan Inovasi0

“Masaknya bukan lagi jam 2 atau jam 1. Sekarang masaknya jam 4 pagi, dan penyajiannya jam 5. Ini agar masyarakat, terutama anak-anak sekolah, bisa kembali menikmati masakan yang aman,” tegasnya.

Rakor tersebut dihadiri jajaran TNI/Polri, Kapolres, Dandim, BGN Kalsel, SPPG kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait. Di ruang rapat, Gubernur turut didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Wakapolda Dr. Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi, Danrem 101/Antasari Brigjen Inf Ilham Yunus, dan unsur pimpinan SKPD Provinsi Kalsel.

Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa rapat digelar untuk merespons temuan bakteri pada empat dapur SPPG yang sempat mencuat, dua di antaranya diberitakan media. Ia menilai akar masalah berasal dari proses memasak yang dilakukan terlalu dini.

“Rapat ini membahas masalah serius terkait penemuan bakteri pada SPPG. Masalahnya diduga dari waktu masak yang terlalu lama sebelum makanan disajikan. Karena itu, kita sepakat mengubah jadwal memasak dan membentuk satgas pengawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut bertujuan melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin kelancaran program MBG.

“Hari ini kita evaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Temuan bakteri langsung kami respon bersama Forkopimda, termasuk Kapolda dan Danrem,” kata Gubernur.

Dalam waktu dekat, Pemprov Kalsel akan membentuk Satgas khusus untuk memonitor SPPG di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Satgas akan memastikan kepatuhan jam masak serta proses distribusi agar tidak terlambat.

“Nanti satgas mengontrol apakah masaknya jam 2 atau jam 1. Yang kita inginkan adalah masak mulai jam 4 dan penyajian jam 5. Insyaallah distribusinya tidak terlambat,” jelasnya.

Muhidin juga menyebutkan bahwa satgas nantinya akan diperkuat oleh unsur TNI–Polri.

“Dulu tidak melibatkan TNI dan Polri. Hari ini kami sepakat melibatkan mereka. Polda bukan hanya sebagai pembina, tapi juga turun langsung ke lapangan. Ini penting agar penyaluran MBG berjalan baik sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Rahim Arza/Smartbanua)