BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Pelantikan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila pada Rabu (11/3/2026) tersebut dilaksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan.

Baca Lainnya :

• Ketua BKOW Kalsel Ellyana Trisya Hasnuryadi Gelar Khataman Al-Quran 17 Ramadan Bersama Nur Sulaiman Community di Banjarmasin0
• Gubernur Muhidin Minta Doa Masyarakat Banua, Tegaskan Komitmen Bangun Kalsel Bersama Wagub Hasnuryadi0
• Safari Ramadan di HSU, Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman Serahkan Bantuan CSR dan Sembako untuk Warga0
• Polda Kalsel Bagikan 1000 Paket Takjil Kepada Masyarakat Dan Buka Puasa Bersama Ojol0
• Berbuka Puasa Bersama PT Hasnur Grup, Gubernur Kalsel Diwakili Sekdaprov Serahkan Santuan Anak Yatim Piatu0

Prosesi pelantikan pun terlihat berbeda dari biasanya. Sejumlah pejabat yang dilantik mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius yang khas di bulan Ramadan.

Pelantikan ini mencakup promosi jabatan dari eselon IIb ke eselon IIa serta rotasi sejumlah pejabat eselon IIa ke posisi baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Dalam prosesi tersebut dibacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-228 Tahun 2026 tertanggal 23 Februari 2026 tentang pengangkatan Dewi Pujiarti, SE., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, juga dibacakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/02-04/BKD/2026 tertanggal 9 Maret 2026 mengenai pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan keputusan tersebut, sejumlah pejabat mengalami rotasi jabatan, di antaranya:

• Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

• H. Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd. dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

• Dr. Ir. Miftahul Chair, ST., MT. yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.

• Dr. Rahmaddin MY, A.KS., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel.

• Rusma Khazairin, SKM., MM. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.

Muhidin juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan. Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan bahkan berpeluang mendapatkan pengembangan karier, sementara yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.

“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi secara definitif, salah satunya yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Muhidin, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki posisi tersebut.

“Untuk jabatan Kepala Dinas ESDM sementara ini masih kosong, karena belum ada pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan untuk mendudukinya,” tutupnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin, para Tenaga Ahli Gubernur, para Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekretariat Daerah, serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (raponggati/smartbanua)