Jakarta, smartbanua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, pada kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca Lainnya :

• Wakili Gubernur H Muhidin, Sekdaprov Kalsel Ikuti Ibadah Malam Nisfu Syaban 1447 H di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin0
• Gubernur H. Muhidin dan Wagub Hasnuryadi Ikuti Rakornas Kemendagri 2026, Siap Jalankan Arahan Presiden Menuju Indonesia Emas 20450
• ETLE Jadi Andalan Pantau Pelanggar Penguna Jalan0
• Jelang Arus Mudik Lebaran, Polda Kalsel Gelar Operasi Keselamatan Intan 20260
• Tunggakan PKB Kendaraan Dinas se-Kalsel Menggunung0

Dalam kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin menegaskan kesiapan Pemprov Kalsel untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muhidin yang hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie.

Gubernur Kalsel mengikuti kegiatan tersebut bersama 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Para kepala daerah menerima arahan Menteri Dalam Negeri melalui Wakil Menteri Ribka Haluk mengenai pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperluas implementasi piloting digitalisasi bansos.

Kegiatan ini juga diawali arahan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Panjaitan, yang menekankan bahwa transformasi digital menjadi kunci perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.

Dalam sesi pemaparan, sejumlah menteri dan kepala lembaga menjelaskan berbagai strategi, mulai dari urgensi digitalisasi bansos agar lebih tepat sasaran, integrasi Satu Data Indonesia, penguatan sistem pertukaran data dan infrastruktur digital, hingga pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

Selain itu, dipaparkan pula rancangan pelaksanaan piloting digitalisasi bansos secara end to end, termasuk peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi sistem digital tersebut.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap kesiapan daerah semakin matang dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bansos, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat Banua.(/smartbanua)