Banjarmasin : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus menggenjot pelaksanaan program Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kawasan kumuh. 

Baca Lainnya :

• Gubernur Kalsel Lepas Kapal Ekspedisi Rupiah Berdaulat0
• Semangati Peserta Lomba, Gubernur Kalsel dan Pimpinan Forkopimda Memanah Bersama di Ajang Archery Competition 20250
• Gubernur H. Muhidin Pimpin Rakor Kesiapsiagaan Bencana, Pemprov Kalsel Tetapkan Siaga Darurat Karhutla0
• Ekonomi Kalsel Tumbuh 4,81 Persen Semester I Tahun 20250
• Pemprov Kalsel Apresiasi Suksesnya 4th Kalimantan Rescue Challenge0

Hingga akhir Juli 2025, tercatat 161 unit rumah telah selesai dibangun dari total target 180 unit, yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota se-Kalsel.

“Per akhir Juli, 161 unit rumah sudah 100 persen rampung, sementara 14 unit masih dalam tahap penyelesaian fisik. Dengan demikian, progres fisik keseluruhan sudah mencapai 94,87 persen,” ujar Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, didampingi Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman, Egianti Sariutami, di Banjarbaru, Selasa (5/8/2025).

Meski sedikit meleset dari target awal penyelesaian pada akhir Juli, pihaknya menyebutkan keterlambatan disebabkan oleh sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan tenaga tukang dan sistem pengerjaan rumah secara bergantian.

“Upaya percepatan terus kami dorong melalui koordinasi bersama tim teknis di desa dan kelurahan, serta mengajak warga bergotong royong dalam penyelesaian pembangunan,” jelas Mursyidah.

Ia mengatakan Program PK-RTLH merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penanganan kawasan kumuh di Kalsel. Tahun ini, target penanganan kawasan kumuh mencapai 43,61% dari total wilayah kumuh yang ada.

Selain itu, bantuan sosial ini menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, serta mendorong kemandirian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui stimulan hunian yang layak.

“Indikator kekumuhan seperti ketahanan bangunan, kondisi jalan lingkungan, dan sistem drainase, menjadi fokus utama. Kami berharap masyarakat penerima bantuan menjaga dan merawat hunian agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh,” tambahnya.

Menurutnya, Data penerima bantuan PK-RTLH berasal dari usulan Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi pada 2024 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Dari total 180 unit yang direncanakan, 175 unit telah mendapatkan pencairan dana Bansos Tahap I dan II. 

Sementara 5 unit lainnya mengalami penundaan karena calon penerima meninggal dunia dan akan dilakukan penggantian nama melalui APBD-P 2025.

Berdasarkan baseline tahun 2022, terdapat 2.166 unit RTLH di kawasan kumuh Kalsel. Hingga 2025, sebanyak 695 unit telah tertangani. Tahun ini, Pemprov menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 35,09 hektare, termasuk intervensi terhadap rumah tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ia mengatakan setiap pelaksanaan kegiatan PK-RTLH didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut Disperkim sejak awal 2025. Satu TFL bertanggung jawab mendampingi 15–20 penerima bantuan, memberikan edukasi, serta memastikan kualitas dan transparansi pembangunan.

Menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program, Ia menyebutkan pihaknya telah mengusulkan peningkatan jumlah RTLH yang akan ditangani pada tahun mendatang.

“Untuk tahun 2026, kami harapkan bisa lebih banyak. Tahun ini, total perbaikan RTLH mencapai 1.180 unit termasuk penanganan di kawasan bencana pasca banjir 2021 dan kawasan kumuh provinsi,” ujarnya optimistis.

Melalui program ini, Pemprov Kalsel berharap mampu meningkatkan kualitas permukiman, mengurangi angka kekumuhan, dan mempercepat pencapaian target RPJMD yakni 78,47% kawasan permukiman layak huni pada akhir periode.