Banjarbaru - Pemerintah memperkuat patroli dan pengawasan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. 

Baca Lainnya :

• Karhutla Banjarbaru Terkendala Air, Menteri LH Siapkan Sumur Bor0
• Polda Kalsel Gagalkan Penyelundupan 64 Kg Sisik Trenggiling0
• Kabut Asap Karhutla, Sekolah di Kalsel Diminta Sesuaikan Pembelajaran0
• Wamenko Pangan Terjun Padamkan Karhutla di Banjarbaru 0
• Gubernur Kalsel Resmi Tutup Kalsel Expo 2026; Transaksi Penjualan Capai Rp20 Miliar dan Pengunjung Hingga 1.2 Juta Orang 0

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, patroli karhutla akan dilakukan secara lebih masif, terutama untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Hal itu disampaikan Hanif saat memberikan arahan dalam apel penanganan karhutla di kawasan Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 24 Agustus 2026.

Menurut Hanif, kondisi iklim yang kering menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya karhutla. Namun, pemicu utama kebakaran yang ditemukan di lapangan berasal dari aktivitas manusia.

“Jadi pemicunya adalah iklim, kemudian penyebabnya adalah manusia,” ujar Hanif.

Ia meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di Kalsel memperketat pengawasan agar tidak ada lagi aktivitas membuka lahan menggunakan api.

Hanif menegaskan, pemerintah daerah harus mampu mengondisikan masyarakat agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dihentikan.

Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas untuk mengakhiri kebijakan maupun praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Pak Presiden sudah dengan tegas menyatakan untuk mengakhiri semua kebijakan yang membolehkan membakar lahan,” katanya.

Hanif mengatakan, arahan tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti melalui penyusunan Instruksi Presiden (Inpres). Namun, di tengah penanganan karhutla di Kalsel, ia memilih turun langsung untuk memastikan langkah operasional berjalan lebih efektif.

“Saya pikir lebih teknis kalau saya bersama teman-teman provinsi melakukan langkah-langkah operasi yang sangat khusus,” ujarnya.

Selain memperkuat patroli, Hanif meminta seluruh pihak bergerak bersama menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan bencana ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat secara terpisah.

Ia menilai kondisi saat ini juga semakin menuntut pengelolaan sumber daya air secara optimal, termasuk memastikan ketersediaan air dari Riam Kanan untuk mendukung operasi pemadaman.

“Ini semua perlu dukungan kita semua. Jadi benar-benar kondisi kita hanya menghadapkan debit air yang ada di Riam Kanan. Kemudian semuanya wajib bergerak, tidak ada ini masyarakat, ini pemerintah,” tegasnya.

Hanif menambahkan, upaya penanganan karhutla harus dibarengi dengan pencegahan dari sumber masalah. Sebab, jika pembukaan lahan dengan cara membakar terus dilakukan, potensi karhutla akan kembali meningkat ketika kondisi iklim semakin kering. (/smartbanua)