Baca Lainnya :

• Semarakan hari Bumi 2025 Gubernur Kalsel Tanam Pohon Matoa0
• Puncak Harjad ke-22 Meriah, Gubernur H. Muhidin Puji Kemajuan Kabupaten Balangan0
• Gubernur, Wagub dan Pj. Sekdaprov Berikan Contoh Kebersamaan Tampil di Setiap Acara0
• Wagub Hasnuryadi Hadiri Haul Abah Guru Banjar Indah di Kubah Desa Tungkaran Martapura0
• Wagub Hasnuryadi Tinjau Stadion 17 Mei, Pemprov Siap Kerjasama Pengelolaannya0

Banjarmasin : Gubernur Kalsel H Muhidin menyentil bupati/walikota yang tidak hadir pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pada Kamis (24/04/2025) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Sebelum menyampaikan sambutannya, Gubernur yang didampingi Wakilnya Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, melakukan pengecekan satu persatu kepala daerah yang hadir.

“Khusus hari ini, ulun handak maabsen dulu, bupati mana haja yang hadir,” ujar H Muhidin.

Diketahui, dari 13 kabupaten kota yang diundang, hanya tiga daerah se Kalsel yang dihadiri langsung kepala daerahnya yakni Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, Pj Walikota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil, dan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif datang setelah pembukaan acara.

Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Banjarmasin, dihadiri wakil bupati/wakil walikota, dan Kabupaten Kotabaru dihadiri sekretaris daerah setempat.

Bupati Batola pun mendapat pujian gubernur atas perhatiannya datang ke Musrenbang ini.

“Inilah Batola, jempol untuk bupati Batola, kalau kekurangan truk sampah dibantu lagi, kalau mau percepat tandatanganku silahkan, yang lain biar kulambatkan,” sebut gubernur yang hadir didampingi istri, Ketua TP PKK Kalsel Hj Fathul Jannah itu.

Setelah mengetahui banyak kepala daerah yang absen, Gubernur H Muhidin pun menanyakan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia Bima Arya Sugiarto yang hadir saat itu, tentang aturan hukum yang bisa dikenakan.

“Pak wakil menteri, adakah aturan yang tidak mengindahkan undangan (dari gubernur,red) beberapa kali, ada sanksinya,” ujar gubernur yang langsung disambut Wamendagri dengan isyarat jempol.

Tidak saja gubernur, Wamendagri pun dalam penyampaian arahannya, menyinggung masalah banyaknya kepala daerah yang tidak hadir atau hanya diwakilkan saja.

Komunikasi yang intens antar kepala daerah yakni para bupati/walikota dengan gubernur sangat penting dan diperlukan untuk kelancaran program-program pemerintah, termasuk dalam pertemuan seperti Musrenbang ini.

Musrenbang yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan penyerapan masukan dari berbagai pihak.

“Ada aturannya dan Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak memberikan sangsi,” sampai Bima Arya.

Turut hadir dalam musrenbang, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo sekaligus menyampaikan sambutan dan dokumen pokok-pokok pikiran (pokir), bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota/sekretaris daerah, para kepala Bappeda dan Balitbangda dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, kepala BUMD, pimpinan instansi vertikal, akademisi, dan pihak terkait lainnya.(smartbanua)