Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, membuka sekaligus memimpin Entry Meeting yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, bertempat di Ruang Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (23/4/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalsel Berkomitmen Terus Pengendalian Inflasi dan Menjaga Stabilitas Harga serta Ketersediaan Bahan Pokok0
• Lepas Jamaah Calon Haji, Gubernur Kalsel Mengingatkan Jaga Kesehatan dan Menitipkan Doa untuk Keberkahan Banua0
• Diskop UKM Kalsel Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih 0
• Capai Impresif 2025, Gubernur H. Muhidin Optimis Kalsel Menarik Banyak Investor di Tahun 20260
• Gubernur Kalsel H. Muhidin Terima Penghargaan Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja Tinggi0

Entry meeting kali ini membahas mengenai penugasan disiplin belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyampaian tema Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2026 yang dipaparkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto. 

Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan entry meeting oleh BPKP ini merupakan langkah strategis dalam rangka pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ada beberapa hal yang sudah disampaikan Kepala BPKP hari ini, untuk itu saya mengimbau kepada seluruh perangkat daerah dapat mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat tepat waktu, agar proses penugasan berjalan dengan lancar," imbau Sekdaprov Syarifuddin.

Sekdaprov juga menegaskan bahwa BPKP memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan guna mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta meminimalisir potensi risiko penyimpangan.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto memaparkan rencana kerja pengawasan serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan pihaknya. 

"Ini kan untuk memenuhi sebuah tata kelola yang baik, dilihat dari bagaimana pengelolaan anggaran hingga bagaimana nanti pendapatan, itu semua akan kami evaluasi. Evaluasi ini tentu kami memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk kebaikan kedepan. Sehingga, kami mengharapkan kedepan pendapatan makin bagus, anggaran makin bagus, sehingga dapat tercapai kesehatan masyarakat Kalsel," jelas Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto. 

Melalui entry meeting ini pula, diharapkan terjalin koordinasi yang solid antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (smartbanua)