Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat komitmen dalam mengendalikan inflasi daerah, terutama pada sektor pangan strategis. 

Hal ini ditegaskan saat Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Galuh Tantri Narindra, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Command Center, Kantor Gubernur Kalsel, Senin (27/04/2026).

Baca Lainnya :

• Lepas Jamaah Calon Haji, Gubernur Kalsel Mengingatkan Jaga Kesehatan dan Menitipkan Doa untuk Keberkahan Banua0
• Diskop UKM Kalsel Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih 0
• Capai Impresif 2025, Gubernur H. Muhidin Optimis Kalsel Menarik Banyak Investor di Tahun 20260
• Gubernur Kalsel H. Muhidin Terima Penghargaan Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja Tinggi0
• Rakor Percepatan Penyusunan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP); Sekdaprov Kalsel: Ujung Tombak Target RPJMD dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 0

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, tersebut menyoroti pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan bahwa inflasi nasional hingga Maret 2026 secara year to date (y-to-d) berada di angka 0,94 persen, masih dalam kisaran target nasional sebesar 2,5±1 persen. Data ini menjadi acuan bagi daerah, termasuk Kalsel, dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat dan terukur.

Galuh Tantri Narindra menyimak langsung pemaparan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Dr. Ateng Hartono, yang menekankan pentingnya menjaga distribusi barang dan stabilitas harga di pasar. Bagi Pemprov Kalsel, hal ini menjadi perhatian utama mengingat fluktuasi harga pangan kerap dipengaruhi oleh faktor distribusi dan pasokan.

Pemerintah pusat dalam rakor tersebut juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan kehadiran dalam rapat koordinasi, melainkan harus diikuti aksi nyata di lapangan. Langkah-langkah seperti operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, hingga penguatan koordinasi dengan distributor menjadi kunci dalam menekan kenaikan harga.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan, baru sebagian kecil pemerintah daerah yang telah melakukan upaya konkret pengendalian harga pangan. Ia bahkan menyoroti masih banyak daerah yang belum bergerak sama sekali.

“Kami ingin pemerintah daerah tidak hanya hadir dalam rapat, tetapi benar-benar turun ke lapangan dan mengambil langkah nyata untuk masyarakat,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kalsel menegaskan kesiapan untuk terus meningkatkan upaya pengendalian inflasi, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta memastikan ketersediaan stok di pasar tetap aman.

Selain itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel juga menjadi kunci, mengingat pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Upaya seperti gerakan menanam, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi pasar akan terus dioptimalkan.

Rakor ini juga dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Namun demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. (smartbanua)