Banjarbaru - Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin didampingi Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Faried Fakhmansyah mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual, terkait Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Command Center Setda Prov. Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (2/7/2025). 

Baca Lainnya :

• Wisatawan Kalsel Kini Banyak Melirik Wisata Kulineerr0
• Banjar Sukses Jadi Juara Umum MTQN XXXVI Kalsel 2025, 35 Paket Umroh Diberikan untuk Para Pemenang0
• Gubernur H. Muhidin Resmi Buka MTQN XXXVI Kalsel, Bersama Al-Quran Kita Bangun Generasi yang Berakhlak Mulia dan Berilmu0
• Malam Taaruf, Komitmen Pemprov Kalsel Dukung Sukses MTQ XXXVI Tahun 20250
• Gubernur H. Muhidin Buka Musprovlub Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalsel Tahun 20250

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto ini juga dihadiri Kementerian/Lembaga terkait serta sejumlah Kepala Daerah, TNI dan Polri dari 7 (tujuh) Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla, termasuk Kalimantan Selatan. 

Dalam rakor, Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin memaparkan bahwa Kalsel sudah melakukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi Karhutla. 

"Apel siaga sudah dilakukan, peningkatan kolaborasi serta  penguatan Regulasi (Revisi Perda Nomor 1 tahun 2008) tentang pengendalian karhutla, juga sudah dilakukan," ucap Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin.

Selain itu, menurut Syarifuddin, PKS terkait pendataan lahan dengan ATRBPN, Penyiapan Rencana Kontingensi Karhutla, serta Pemetaan Wilayah Rawan di 3 zona prioritas penanganan terutama di wilayah ring 1 bandara Syamsudin Noor, juga sudah pihaknya laksanakan. 

"Peningkatan sosialisasi di daerah rawan seperti kerjasama multi sektor, baik  pertanian, perkebunan, Kesehatan, sekolah dan dunia usaha, sudah kami lakukan. Begitu juga pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personal dan pembagian tugas / aktivasi renkon," paparnya lagi. 

Tidak hanya sampai disitu, disampaikannya pula, patroli di ring 1, dengan melihat kondisi tinggi muka air dan pemeriksaan dan pengisian air hingga tingkat tapak/desa di kanal untuk mitigasi, juga pihaknya telah lakukan. 

"Kami mengusulkan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat untuk penguatan kesiapsiagaan karhutla," tutupnya.

Sementara dalam arahannya, Kepala BNPB Suharyanto meminta Gubernur Kalsel segera mengeluarkan Surat Keputusan penetapan status Kedaruratan Karhutla, agar usulan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla, dapat segera terealisasi. 

"Segera saja tetapkan status, kemudian usulkan, apa saja yang diperlukan untuk menangani kejadian Karhutla. Apakah itu modifikasi cuaca atau sarpras lain yang diperlukan," ujar Suharyanto. 

Terkait hal itu Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti arahan Kepala BNPB tersebut. 

Untuk diketahui, Kalsel menjadi salah satu Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla selain Provinsi Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim (IKN) yang menjadi Provinsi Prioritas Khusus. 

Sepanjang tahun 2025 periode 1 januari - 1 Juli, sudah ada 143 kejadian Karhutla di Indonesia. Sementara Data BMKG mempredisi, bahwa musim kemarau di Kalsel terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. 

Dijadwalkan pada pekan kedua Juli 2025, akan kembali dilakukan rapat lanjutan dengan pembahasan yang sama, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. (smartbanua)