Banjarmasin - Wakil Gubernur Prov Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa inflasi di Kalsel masih dalam kondisi terkendali. 

Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga memaparkan perkembangan inflasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalsel Pantau Hisab Rukyat di Banjarmasin, 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 20260
• Pemprov Pemerintah Provinsi Kalsel Tegaskan Trantibumlinmas Fondasi Stabilitas Daerah, Perkuat Peran Satpol PP0
• Jelang Ramadan, Satgas Pangan Polda Kalsel Sidak Minyakita0
• Gubernur Kalsel Pimpin Rakor Pengendalian Banjir Banua Anam, Targetkan Pembangunan Sodetan0
• PUPR Kalsel Fokus Lanjutkan Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur0

Menurut Chair, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor tersebut, inflasi secara nasional masih dalam batas wajar, termasuk di Kalimantan Selatan. Beberapa komoditas strategis di daerah dinilai relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan.

Ia menjelaskan, salah satu komoditas yang sempat mencatat kenaikan cukup tinggi adalah harga emas. Namun demikian, tren harga emas mulai menunjukkan penurunan, termasuk harga emas Antam dalam beberapa waktu terakhir.

“Alhamdulillah, untuk Provinsi Kalimantan Selatan inflasi masih terkendali. Dari data yang disampaikan, komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, ayam, hingga daging sapi dalam kondisi stabil,” kata chair, Banjarbaru, Rabu 18 Februari.

“Kita berharap harga emas pada bulan-bulan mendatang bisa terus menurun sehingga tidak memberikan tekanan terhadap inflasi secara umum,” tambahnya.

Menjelang bulan Ramadan, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus melakukan langkah antisipatif guna menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi perhatian bersama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain membahas inflasi, dalam rakor tersebut juga disinggung terkait program pemerintah pusat pembangunan 3 juta rumah. Untuk Kalimantan Selatan, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Banjarmasin.

Chair menyebutkan, kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan di Kota Banjarmasin cukup tinggi, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, serta arus urbanisasi dari desa ke kota.

“Beberapa daerah, khususnya Kota Banjarmasin, memang menghadapi keterbatasan lahan. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk turut meningkatkan kebutuhan perumahan, sehingga pemenuhan lahan menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi terbaik agar program pembangunan perumahan tetap dapat berjalan sesuai target.

“Pemerintah daerah pun memastikan akan terus menjaga sinergi lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus mendukung program strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (/smartbanua)