Banjarbaru  - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan merata dan syariah sebagaimana Visi misi Gubernur Kalsel Muhidin. Salah satu langkah terbaru adalah membuka peluang pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) berbasis koperasi di sejumlah daerah pesisir.

Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Koperasi terkait peluang pendirian SPBUN yang dikelola koperasi sebagai tindak lanjut kerja sama antara Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PT Pertamina Patra Niaga.

Baca Lainnya :

• Siaga Ancaman Karhutla, Dishut Kalsel Aktifkan Patroli hingga 100 Lebih Kelompok MPA0
• Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026, Gubernur Muhidin Instruksikan Satgas Siaga Penuh 0
• Museum Lambung Mangkurat Kini Ruang Belajar Inovatif bagi Generasi Muda0
• Dispora Kalsel Siapkan Wirausaha Muda Melek Digital 0
• BKOW Kalsel Gelar Sunatan Massal Gratis, Ellyana Trisya Hasnuryadi: Wujud Kepedulian untuk Anak Kurang Mampu0

"Alhamdulillah, berkat komunikasi yang terus kami bangun dengan pemerintah pusat, kami mendapatkan informasi mengenai peluang bantuan pendirian SPBU nelayan. Ini menjadi kesempatan besar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan," ujar Bambang di Banjarbaru, Rabu 8 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota yang berminat cukup berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pemerintah provinsi akan memfasilitasi proses pengajuan proposal hingga komunikasi dengan Kementerian Koperasi.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui koperasi. Selain mempermudah akses BBM bersubsidi bagi nelayan yang memiliki kapal maksimal 30 Gross Ton (GT), keberadaan SPBUN juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan nelayan karena pasokan bahan bakar menjadi lebih mudah dan terjamin.

"Kami berharap daerah-daerah pesisir dapat menangkap peluang ini. Kehadiran SPBU nelayan akan sangat membantu ketersediaan BBM sehingga aktivitas melaut lebih lancar dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan," tambahnya.

Bambang menyebut, sedikitnya tujuh daerah di Kalsel menjadi prioritas, yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam waktu dekat, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel akan mendistribusikan surat beserta petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi kepada dinas koperasi kabupaten/kota agar dapat segera dipelajari dan ditindaklanjuti melalui pengajuan proposal.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada 28 April 2026 di Aceh Selatan antara Kementerian Koperasi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, dan PT Pertamina Patra Niaga. Melalui skema kemitraan business to business (B2B), koperasi diharapkan mampu mengelola SPBUN sebagai pusat penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan pesisir.