Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalsel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 Kategori Madya yang diterima Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, pada acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Baca Lainnya :

• Gubernur Kalsel Resmikan Lapangan Tenis Binda Kalsel, Hj Fathul Jannah Tekankan Olahraga sebagai Jembatan Silaturahmi0
• Sheila On 7 Guncang Buzz Youth FestPuluhan Ribu Penonton Bernyanyi Bersama0
• Ketua TP PKK Kalsel Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Banjir di Jejangkit Batola0
• Wayang Golek Sunda: Sejarah, Perkembangan, dan Nilai Budaya Sejak Abad ke-170
• Kehangatan di RS Bhayangkara, Gubernur dan Kapolda Kalsel Dampingi Dua Anak Yatim Pejuang Kesembuhan0

Penghargaan UHC Awards 2026 ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar. 

Penghargaan ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Pusat sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, penghargaan bergengsi ini diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada 31 provinsi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung serta memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk kategori pratama, pemerintah daerah diwajibkan mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Sementara kategori madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah dengan proporsi tertentu.

Adapun kategori utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen, serta pendaftaran penduduk oleh pemerintah daerah sedikitnya 18 persen dari total jumlah penduduk, kecuali jika tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen. Seluruh kategori juga wajib berstatus UHC prioritas serta memenuhi ketentuan pembayaran iuran PBPU Pemerintah Daerah yang lunas hingga September 2025.

Selain tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 397 kabupaten/kota, terdiri dari 75 daerah kategori utama, 192 kategori madya, dan 130 kategori pratama.

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dengan indikator utama meliputi cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang progresif dalam pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakatnya.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Sekdaprov Kalsel, H. M. Syarifuddin menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bentuk kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Alhamdulillah, kita meraih kategori Madya. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak. Ke depan, ia berharap prestasi ini tidak membuat jajaran pemerintah cepat berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk naik ke level yang lebih tinggi.

"Kami terus berkontribusi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Harapan kami, penghargaan ini akan memotivasi kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Kalimantan Selatan," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa UHC Award 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa Universal Health Coverage (UHC) bukan semata capaian angka kepesertaan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya. 

Menurut Ali Ghufron Mukti, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan tercepat di dunia. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage melalui Program JKN dan kini menjadi rujukan bagi berbagai negara.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Transformasi layanan terus kami dorong melalui pemanfaatan teknologi digital agar layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan setara,” tambahnya.

Penganugerahan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berharap penghargaan ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan kepesertaan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) selaku koordinator program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri yang memantau kesiapan fasilitas kesehatan dan dukungan regulasi serta penganggaran daerah terhadap Program JKN.

Selain itu, acara ini juga dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang daerahnya turut meraih penghargaan UHC. 

Momentum ini menjadi ruang strategis bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. (/raponggati)