Banjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  2026 Bank Kalsel, Rabu (04/03/2036) di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin.

Rapat yang digelar tertutup itu, dihadiri para bupati/walikota se Kalsel, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin beserta direksi beserta anggota komisaris, dan pihak terkait lain.

Baca Lainnya :

• BBPOM Uji Puluhan Sample Makanan di Pasar Wadai Banjarmasin0
• Polda Kalsel Sambut Reses Komisi III DPR RI, Bahas Kesiapan Implementasi KUHP Baru0
• Buka Puasa Amanah Group : Tausiyah Lailatul Qadar dan Kepedulian Sosial Sentuh Hati Masyarakat Banjarmasin0
• Masuk Pekan Kedua Ramadan Patroli Polresta Banjarmasin Amankan 79 Orang0
• Polda Kalsel Bagikan 1000 Paket Takjil Kepada Masyarakat Dan Buka Puasa Bersama Ojol0

Dalam rapat disepakati untuk meningkatkan kinerja pendapatan Bank Kalsel dan pro aktif jemput bola ke masyarakat atau pengusaha di daerah khususnya.

Gubernur H Muhidin menilai, kinerja Bank Kalsel tahun 2025 sudah dalam kategori sehat. Namun hal itu belum cukup ujarnya, tapi tetap kuat bersaing dengan perbankan lainnya.

“Bank Kalsel sudah baik dan sehat. Tetapi harus lebih aktif jemput bola melayani seluruh lapisan masyarakat di Banua,” sampai Gubernur.

Hal mendasar lain yang disepakati adalah terkait modal Rp 10 triliun yang akan dipenuhi dengan opsi dua pola yaitu seri A dan seri B.

Terkait rencana perubahan Bank Kalsel menjadi bank devisa, diperkirakan bisa terealisasi pada bulan Juni mendatang.

Pada bagian lain, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menyalurkan dana  bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota se Provinsi ini, triwulan IV tahun anggaran 2025.

Penyaluran bagi hasil pajak langsung disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin disertai penandatanganan berita acara, usai melakukan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026 Bank Kalsel.

Pemko Banjarmasin mendapat bagi hasil senilai Rp123.275.258.828, Pemko Banjarbaru senilai Rp53.198.013.216, Kabupaten Banjar Rp63.362.931.379, Kabupaten Tanah Bumbu Rp47.800.419.783, dan  Kabupaten Balangan dijatah  Rp20.945.992.978, 

Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Rp 27.576.600.964, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Rp27.875.,487.303, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 29.006.656.800, dan Kabupaten Tapin sebanyak Rp29.547.872.958, 

Sedangkan Kabupaten Barito Kuala (Batola) mendapat bagian Rp30.422.656.319, Kabupaten Kotabaru Rp36.410.035.771, Kabupaten Tanah Laut senilai  Rp41.021.342.537, dan Kabupaten Tabalong Rp41.247.449.170.

Terkait besaran angka pembagian ini, menurut Gubernur sudah dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan dan pertimbangan lain.

Kota Banjarmasin merupakan penerima terbanyak karena termasuk daerah dengan kepadatan kendaraan bermotor tertinggi dibanding daerah lainnya.

Diharapkan gubernur kedepannya, pembagian pajak ini bisa lebih imbang semua kabupaten/kota. (/smartbanua)