Banjarbaru - Gubernur Kalsel, H. Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai memimpin Apel Gabungan akhir tahun yang dihadiri seluruh Pimpinan SKPD dan ASN lingkup Provinsi Kalsel memberikan arahan strategis menghadapi tantangan di Tahun 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kalsel pada Senin (30/12) pagi.

Baca Lainnya :

• Bandara Syamsudin Noor Buka Posko Terpadu Nataru0
• BNPB Bantu Kalsel Untuk Siaga Bencana Hadapi Hidrometeorologi 0
• Balai Karantina Kalsel Akselerasi Ekpor Tepung Porang ke Tiongkok0
• Opsen Pajak Dibelakukan Januari 2025 Sebesar 66 Persen0
• Bea Cukai Banjarmasin Musnahkan Jutaan Batang Rokok 0

Dalam arahan itu, Gubernur H. Muhidin menekankan pentingnya integritas, kolaborasi, dan kinerja optimal seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pelaksanaan asesmen bagi seluruh pejabat eselon II pada tanggal 13-14 Januari 2025 di Jakarta. 

Asesmen ini, ungkap H. Muhidin bertujuan untuk mengukur kompetensi dan kinerja para pejabat, serta sebagai dasar dalam penempatan dan pengembangan karier.

"Selain itu, kita akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Audit ini melibatkan akuntan publik dan bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," tegas Gubernur H. Muhidin.

Lebih lanjut H. Muhidin juga mengumumkan adanya kenaikan gaji bagi tenaga kontrak sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap kemajuan Kalsel serta upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, menjelang Haul Guru Sekumpul pada 5 Januari 2025 mendatang, Gubernur meminta seluruh SKPD untuk berkoordinasi dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk kelancaran acara tersebut. 

H. Muhidin mengungkapkan, Haul Guru Sekumpul merupakan agenda besar yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang.

Selain itu, dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin juga menyoroti maraknya kasus judi online dan narkoba di Kalimantan Selatan menyatakan keprihatinannya. Menurut data, Kalimantan Selatan menduduki peringkat 15 untuk kasus judi online dan peringkat 5 untuk kasus narkoba di tingkat nasional.

"Kita akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengungkap keterlibatan ASN dalam praktik judi online. Tidak ada toleransi bagi ASN yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum," tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk bersatu padu dalam memerangi narkoba. Beliau menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi antar-SKPD untuk memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Selatan.

Di akhir arahannya, Gubernur H. Muhidin kembali menekankan pentingnya kebersamaan dan inovasi dalam membangun Kalimantan Selatan. Beliau mengajak seluruh ASN untuk saling mendukung dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah.

"Saya berharap tidak ada lagi kelompok-kelompok kecil di lingkungan ASN. Kita harus bekerja bersama dan merangkul semua untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada ide-ide inovatif yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, jangan ragu untuk menyampaikannya," ajak Gubernur. (rfq/smartbanua)

Foto : M. Rezky Maulidja