Banjarbaru – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pesan tersebut disampaikan Abidin dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Baca Lainnya :

• H. Sudian Noor Dorong Kalsel Jadi Pusat Industri Halal, Pemprov Siap Dukung Penuh0
• Pastikan Stok Beras Layak Konsumsi, Gubernur H. Muhidin dan Kapolda Rosyanto Yudha Kunjungi Gudang Bulog0
• Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi, Digital, dan Budaya0
• Kemkomdigi: Blokir IMEI bukan untuk Balik Nama, Tapi Perlindungan jika Ponsel Hilang atau Dicuri0
• Gubernur H. Muhidin dan Istri Hj. Fathul Jannah Ramaikan Banua Qristival, Edukasi Pembayaran Qris dengan Funbike hingga Senam Bersama Masyarakat0

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut hadir dan berpartisipasi, mulai dari Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, Baznas, Badan Wakaf Indonesia, hingga perwakilan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, dan BPJPH.

“Pertemuan ini menjadi sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa program-program nasional yang telah diputuskan DPR RI benar-benar berjalan dengan baik di daerah. Kami juga ingin mendengar langsung aspirasi dan masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” tutur Abidin.

Ia menjelaskan, rangkaian kunjungan reses Komisi VIII tidak hanya dilakukan di Kalimantan Selatan, tetapi juga di Bali dan Sumatera Selatan, dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah.

Menurutnya, besarnya alokasi anggaran nasional di sektor-sektor yang menjadi mitra kerja Komisi VIII harus diimbangi dengan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tahun 2025, anggaran Kementerian Agama mencapai Rp78 triliun, BNPB Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekitar Rp300 miliar. Angka-angka ini besar secara nasional, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dampaknya dirasakan masyarakat di daerah, termasuk di Kalsel,” jelasnya.

Abidin juga menyoroti kondisi kebencanaan di Kalimantan Selatan yang relatif terkendali dibandingkan wilayah lain, meski potensi bencana seperti banjir dan longsor tetap perlu diantisipasi.

“Kalau di Jakarta hujan setengah jam bisa ramai sedunia, tapi di Kalsel ini alhamdulillah masih terkendali,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Selain fokus pada isu sosial dan kebencanaan, Abidin turut menyinggung peluang besar Kalimantan Selatan untuk menjadi pelopor kawasan ekonomi halal di Kalimantan.

“Hingga kini, di Kalimantan belum ada kawasan ekonomi halal. Padahal potensinya sangat besar, karena mayoritas masyarakat di sini beragama Islam,” katanya.

Ia menambahkan, Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan memiliki semua modal untuk menjadi pionir pengembangan kawasan ekonomi halal nasional.

“Kalimantan Selatan seharusnya bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam pengembangan industri halal. Kami berharap Pemprov Kalsel dapat mendukung gagasan ini agar industri halal tidak hanya tumbuh di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang pesat di Kalimantan,” tegas Abidin.

Melalui sinergi yang kuat antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, Abidin yakin berbagai program sosial, keagamaan, dan ekonomi dapat membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banua. (smartbanua)