Banjarbaru – Anggota Komisi VIII DPR RI asal Kalimantan Selatan, H. Sudian Noor, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai pusat industri halal nasional. Hal itu disampaikannya usai kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10/2025).

Dalam wawancaranya dengan awak media, H. Sudian Noor mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan industri halal, ditunjang oleh karakter masyarakat yang religius, sumber daya manusia yang mumpuni, dan dukungan pemerintah daerah yang kuat terhadap ekonomi syariah.

“Kalimantan Selatan sudah sangat siap. Kita punya SDM, lahan, dan semangat masyarakat yang kuat. Tinggal bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pusat agar industri halal benar-benar berkembang di Banua,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Pastikan Stok Beras Layak Konsumsi, Gubernur H. Muhidin dan Kapolda Rosyanto Yudha Kunjungi Gudang Bulog0
• Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi, Digital, dan Budaya0
• Kemkomdigi: Blokir IMEI bukan untuk Balik Nama, Tapi Perlindungan jika Ponsel Hilang atau Dicuri0
• Gubernur H. Muhidin dan Istri Hj. Fathul Jannah Ramaikan Banua Qristival, Edukasi Pembayaran Qris dengan Funbike hingga Senam Bersama Masyarakat0
• Kapal Batubara Karungan Tenggelam Satu Korban Hilang0

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu juga menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanah Bumbu dapat menjadi cikal bakal kawasan industri halal terpadu di Kalimantan Selatan. Dengan dukungan lintas sektor, kawasan ini diyakininya mampu menjadi motor ekonomi baru berbasis nilai-nilai syariah.

“Kalau ini bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Kalsel akan menjadi role model kawasan industri halal di Indonesia, bahkan Asia Tenggara,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, dan penanggulangan bencana, H. Sudian Noor menekankan pentingnya sinergi antara BPJPH, Kemenag, dan pemerintah daerah dalam memperluas sertifikasi halal, termasuk melalui program nasional ‘Satu Desa Dua Juru Sembelih Halal’.

“Kami di Komisi VIII terus mendorong peningkatan kapasitas SDM halal di daerah. Di Kalsel sudah ada ratusan juru sembelih halal bersertifikat. Ini langkah besar yang harus dilanjutkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan langkah nyata Komisi VIII DPR RI, khususnya H. Sudian Noor, terhadap pembangunan daerah.

Syarifuddin menegaskan bahwa Pemprov siap bersinergi untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus berbasis halal di Banua.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI. Ini bukan hanya kunjungan kerja biasa, tapi membawa gagasan besar. Apalagi tadi dari Bapak Sudian Noor menyampaikan agar ke depan ada kawasan ekonomi khusus halal, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan bahwa Pemprov Kalsel siap memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut karena diyakini akan berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan dukungan DPR RI dan komitmen kuat Pemprov Kalsel, diharapkan pengembangan kawasan industri halal dan penguatan sektor keagamaan di Kalimantan Selatan dapat berjalan beriringan, membawa manfaat nyata bagi ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat Banua. (smartbanua)