Banjarmasin : Pemerintah Pusat dan Daerah kian memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Konvensional (RITK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Kamis (16/10/2025).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Bupati HSS tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati HSS H. Suriani, Plt. Kadisperkim Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy, perwakilan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup HSS Ronaldy Prana Putra beserta jajaran.

Baca Lainnya :

• Disdikbud Kalsel Dorong Pelestarian Merepah Sahaja Budaya Meratus0
• Rakerprov FORKI; Paman Birin Tekankan Asah Karatekan Raih Prestasi Nasional dan Internasional0
• Jelang Nataru dan Haul Guru Sekumpul, Gubernur H. Muhidin Tekankan Bupati/Walikota Pentingnya Pasokan Pangan Agar Inflasi Terjaga0
• Polres Banjarbaru Ungkap Kasus Pembuangan Bayi0
• Tagana Kalsel Tingkatkan Kapasitas Collapse Structure Search dan Rescue0

Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan langsung dari pihak kementerian.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Program Rumah Inti Tumbuh bukan hanya membangun rumah, tapi membangun kemandirian dan martabat keluarga. Kami siap bersinergi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menilai bahwa persoalan perumahan layak huni masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk di HSS. Karena itu, program RITK dinilai sebagai solusi strategis yang memungkinkan masyarakat memiliki rumah dasar yang bisa dikembangkan bertahap sesuai kemampuan.

“Pemerintah Kabupaten HSS menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pelaksanaan program hingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga masa depan yang lebih layak dan sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Syamsiar Nurhayadi, menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan amanat konstitusi.

“Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Dari rumah lahir pembinaan keluarga dan martabat penghuninya. Rumah layak kini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” ujarnya.

Syamsiar mengungkapkan bahwa pembangunan RITK di HSS saat ini telah mencapai progres 58,53 persen untuk 20 unit awal yang dibiayai melalui kolaborasi pemerintah dan program CSR. 

Ia memastikan bahwa kementerian akan terus melakukan pemantauan, termasuk memastikan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas).

“Kami akan turun ke lapangan, mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif, dan mendorong keterlibatan lebih banyak pihak agar target program nasional 3 juta rumah dapat tercapai,” terangnya.

Melalui kegiatan koordinasi ini, kedua belah pihak sepakat memperkuat integrasi data, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan, serta memperluas partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program RITK.(smartbanua)