Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dinilai memiliki prospek besar di masa depan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan menurunnya transfer keuangan daerah, sektor ekonomi karbon dipandang dapat menjadi alternatif pendapatan sekaligus instrumen pelestarian lingkungan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Karbon Daerah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banjarmasin, Senin 22 Juni.

Baca Lainnya :

• Gubernur H. Muhidin Launching Layanan Devisa Bank Kalsel; Siap Layani Transaksi Internasional 0
• Gubernur H. Muhidin Resmi Buka MTQ Nasional XXXVII Tingkat Provinsi Kalsel di Barito Kuala0
• BAILANG PAKACIL Tembus Rawa Paminggir, PastikanLayanan Adminduk hingga Pelosok0
• Gubernur Kalsel H. Muhidin Buka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XVIII 2026; Tekankan Semangat Bekerja Melayani Masyarakat Banua0
• ASN Pemprov Tersandung Dugaan Pemerasan, Gubernur, Silahkan Proses0

Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Sugiarto Sumas, mengatakan perdagangan karbon merupakan bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau yang saat ini berkembang pesat di tingkat global. Menurutnya, daerah perlu mempersiapkan diri agar mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

“Perdagangan karbon menjadi salah satu potensi ekonomi yang akan terus berkembang seiring tumbuhnya ekonomi hijau, ekonomi digital, dan wellness economy,” ujarnya.

Isu perdagangan karbon menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi daerah yang memiliki kawasan hutan, lahan gambut, maupun ekosistem lain yang mampu menyerap karbon.

Dalam forum tersebut, akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) turut memaparkan potensi karbon Kalimantan Selatan melalui pendekatan geospasial. Pemetaan tersebut dinilai menjadi langkah awal yang penting untuk mengetahui besaran aset karbon yang dapat dikelola dan dikembangkan dalam skema perdagangan karbon.

Sugiarto menegaskan, pengembangan ekonomi karbon sejalan dengan misi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Selain mendukung agenda lingkungan, perdagangan karbon juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Ketika kita berbicara perdagangan karbon, maka kita juga berbicara tentang peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan daerah. Ini penting terutama di tengah kondisi transfer keuangan daerah yang semakin berkurang,” katanya.

Meski demikian, pengembangan perdagangan karbon masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan data yang akurat, regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi ekonomi karbon dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Dengan luas kawasan hutan yang masih signifikan dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan hijau, Kalimantan Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu daerah yang mengambil manfaat dari pasar karbon yang diperkirakan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. (/smartbanua)