Banjarbaru—Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dalam rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru pada Selasa (10/6/2025) pagi.

Kegiatan itu dipimpin oleh Sekjend Kemendagri, Tomsi Tohir dalam rakoor inflasi daerah yang diikuti Kabupaten/Kota se-Indonesia. Di ruangan dalam layar virtual zoom yang disaksikan oleh Kadisdag Kalsel, Sulkan didampingi sejumlah lembaga dari BPS Kalsel, Kadin Kalsel hingga Bulog Kalsel.

Dalam pembahasan rakoor itu di antaranya yaitu minyak goreng, beras, ayam ras hingga mengenai pemeliharaan dan pemugaran rumah dalam program pemerintah RI, seperti Program Sejuta Rumah (PSR) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Baca Lainnya :

• Masyarakat Dihimabu Taati Peralihan Lalin Selama Perbaikan Jembatan Sungai Ulin0
• Polda Kalsel Mulai Pembangunan Gedung Presisi 3 Ditreskrimsus0
• Presiden Prabowo Subianto Kurban Sapi 1,1 Ton di Masjid Raya Sabilal Muhtadin0
• Asta Cita Presiden, Polda Kalsel Sukses Panen Puluhan Ton Jagung0
• Momentum Hari Lingkungan Hidup, Sadar Sampah, Dapat Sembako0

Kemudian terkait Koperasi Desa dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), calon lahan pembangunan sekolah rakyat tahap II dan sebagainya.

"Alhamdulillah pada Minggu ini kondisi inflasi cukup stabil. Bahkan cenderung menurun ya harga-harga di Kalimantan Selatan, secara nasional kondisi Nasional terkait year on year sekitar 1,60% dan untuk Kalsel sekitar 1,25% masih dibawah rata-rata Nasional," sampai Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Kadisdag Kalsel, Sulkan seusai kegiatan.

Sementara indeks perkembangan harga (IPH), Sulkan menyebut kondisinya menurun dengan kategori negatif sekitar 0,57%. Adapun di Kabupaten/Kota, IPH tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan (0,14%) dan terendah di Kabupaten Balangan (2,11%).

Sulkan menjelaskan, beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu daging ayam ras, cabe merah dan bawang merah. Pada rapat itu, pihaknya telah mencatat yang menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.

"Menjadi perhatian bersama kepada 8 Kabupaten/Kota di Kalsel yang belum mengusulkan lahan untuk SPPG dalam program MBG yaitu Balangan, Banjar, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Tapin, Kotabaru dan Banjarbaru agar segera ditindaklanjuti," himbau Sulkan saat rakoor tersebut.

Kemudian kepada 11 Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan lahan sekolah rakyat, Sulkan menyebut Balangan, HSS, HST, HSU, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Banjarbaru dan Banjarmasin agar juga menindaklanjuti arahan pusat.

"Demikian, beberapa hal penting yang kami terima dalam rakoor pengendalian inflasi daerah nantinya kami laporkan ke pimpinan," tandasnya. (mr/smartbanua)