Banjarbaru – Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui melalui Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional terkait pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Comment Centre (CC) Banjarbaru (10/3) pagi.

Baca Lainnya :

• High Level Meeting TPID dan TP2DD, Gubernur ; Strategi Pengendalian Inflasi, Harus Berani Berinovasi 0
• Residivis Curanmor Beraksi Usai Buka Puasa0
• Kalsel Siapkan Langkah Kendalikan Inflasi dan Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Idulfitri 20250
• Dishub Kalsel Siap Bersinergi Guna Kelancaran Mudik 20250
• Giat Patroli Ramadan di Banjarmasin Makin Gencar0

Rapat yang berlangsung secara virtual ini juga membahas langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem menjelang Idul Fitri 1446 H.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menekan angka inflasi selama Ramadan 2025, sehingga harga bahan pokok tetap stabil. Namun, ia juga mengingatkan agar daerah dengan inflasi tinggi segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan lonjakan harga.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada minggu pertama Maret 2025, sebanyak 33 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 4 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

"Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan. Kabupaten dengan IPH tertinggi adalah Bolaang Mongondow dengan kenaikan 12,67 persen, sementara penurunan IPH tertinggi terjadi di Kepulauan Mentawai sebesar -6,7 persen," jelas Amalia.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang kenaikan inflasi adalah daging sapi, cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas dalam status waspada meliputi bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Selain membahas inflasi, rapat koordinasi juga menyoroti potensi cuaca ekstrem menjelang Idul Fitri 1446 H. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa sepanjang 2025 telah terjadi 614 bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir.

"BNPB telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh BPBD di Indonesia sebagai langkah peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor, khususnya pada periode Ramadan dan libur Idul Fitri 2025," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa periode Maret-April merupakan masa transisi dari musim hujan ke kemarau atau pancaroba. Pada periode ini, cuaca cenderung tidak menentu dengan potensi hujan lebat dalam durasi singkat, angin kencang, puting beliung, dan bahkan hujan es.

"Perlu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BPBD, serta masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem ini agar dampaknya dapat diminimalkan," tegasnya.

Menanggapi arahan dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan.

"Kami di Pemprov Kalsel sudah melakukan berbagai langkah strategis, seperti operasi pasar murah dan pemantauan harga secara intensif. Kami juga terus berkoordinasi dengan distributor dan pedagang agar suplai bahan pokok tetap terjaga. Dengan langkah ini, kami optimis inflasi di Kalsel dapat dikendalikan," ujar Sulkan.

Terkait cuaca ekstrem, Pemprov Kalsel juga telah berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait kondisi cuaca. Pemerintah daerah juga siap siaga untuk menghadapi kemungkinan bencana agar dampaknya bisa diminimalkan," tutupnya. (smartbanua)