Banjarbaru : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Produk, Refiansyah, mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan UMKM melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Tahun 2025 di aula kantor di Banjarbaru.

Gusti Yanuar menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan kehadirannya dalam setiap proses pertumbuhan UMKM, ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan integrasi data UMKM melalui satu sistem terpadu yang lebih efektif dan akurat.

Baca Lainnya :

• Peserta PKP Angkatan VII Kunjungi Nature Exhibition Banua Botanical Garden di Kebun Raya Banua0
• Dihadiri Menteri Sosial, Gubernur Kalsel Apresiasi Dialog Pilar-Pilar Sosial se- Kalimantan Selatan0
• MERIAHKAN HUT KE-80 TNI DAN TNI AL, LANAL BANJARMASIN BERSAMA JAJARAN TNI DAN PEMPROV KALSEL GELAR FUN SWIMMING COMPETITION0
• Prediksi BMKG: Musim Hujan Datang Lebih Awal, Pemprov Kalsel Perkuat Mitigasi0
• Polda Kalsel Tangkap Dua Kurir Jaringan Internasional, 49 Kilo Dan 55 Ribu Buti Ekstasi Disita0

“Pendataan UMKM saat ini masih menggunakan SIDT versi 1, namun ke depan akan dikembangkan menjadi SAPA UMKM, sebuah platform digital terpadu yang lebih dinamis, real-time, dan mampu menjawab kebutuhan UMKM mulai dari perizinan, sertifikasi, hingga akses pembiayaan,” jelasnya, Rabu (24/9/2025).

SAPA UMKM sendiri merupakan superapp dan pusat layanan terpadu yang dikembangkan Kementerian UMKM RI. Platform ini dirancang sebagai “teman digital” UMKM untuk mengatasi berbagai tantangan dan membantu pelaku usaha meraih potensi penuh dalam ekonomi digital.

Refiansyah menambahkan, melalui SAPA UMKM pemerintah menargetkan 40 juta pelaku UMKM di Indonesia dapat terdaftar hingga akhir tahun 2025. Dengan integrasi data yang kuat, kebijakan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran, sementara pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses layanan, perlindungan hukum, serta peluang insentif.

“Dengan SAPA UMKM, pelaku usaha tidak lagi terbebani dengan proses administrasi yang rumit. Mereka bisa lebih fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan daya saing,” ujar Refiansyah.

Berdasarkan data SIDT per Desember 2024, jumlah UMKM di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 507.230 usaha mikro, 2.201 usaha kecil, dan 335 usaha menengah. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Gusti Yanuar melalui Refiansyah menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel akan terus memberi dukungan dan dorongan bagi UMKM melalui program kerja yang tepat sasaran. 

“Semoga dengan hadirnya SAPA UMKM, ekosistem UMKM di Banua semakin maju, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” harapnya.(smartbanua)