Tapin -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Desa Baringin A, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, sebagai lokasi percontohan penanganan kawasan permukiman terpadu tahun 2026.

Program yang dijalankan melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kalsel tersebut bertujuan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus memperbaiki lingkungan permukiman secara menyeluruh.

Baca Lainnya :

• Gubernur Dorong JMSI Kalsel Jaga Independensi0
• Puncak Harjad Kotabaru ke-76; Wagub Kalsel Apresiasi Prestasi hingga Pembangunan Jembatan Pulau Laut0
• Jupiter Aerobatic Team Melintas di Udara Kalsel, Apresiasi Gubernur H. Muhidin Saat Saksikan Langsung Bersama Warga0
• Pemprov Kalsel Raih 3 Penghargaan Nasional Bidang Pendidikan dari Mendikdasmen RI; Validitas Data Pendidikan Terbaik, Implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Tahun 2026 dan Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP)0
• Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Istri Hj. Fathul Jannah bersama Wagub Hasnuryadi dan istri drg. Ellyana Trisya Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin0

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Jonoezir Pamuntjak, mengatakan konsep pembangunan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga memastikan tersedianya sarana pendukung yang menunjang kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, rumah layak huni harus didukung lingkungan yang sehat melalui ketersediaan akses air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

"Program tersebut melibatkan berbagai instansi sesuai tugas masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum mendukung penyediaan air minum dan sanitasi, Dinas Perkim menangani pembangunan rumah, Dinas Kesehatan memberikan edukasi kesehatan lingkungan, sementara Dinas Lingkungan Hidup mendampingi pengelolaan sampah," katanya.

Selain itu, Dinas Sosial mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan BPBD memberikan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Pemprov Kalsel juga menggandeng pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Pada 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan 28 unit bantuan rumah bagi Kabupaten Tapin. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menjadi model penanganan kawasan permukiman terpadu yang dapat diterapkan di daerah lain di Kalimantan Selatan," ujarnya.

Sebelumnya, konsep serupa telah diterapkan di kawasan Mantuil, Kota Banjarmasin, pada 2025 dan dinilai berhasil meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat. (/smartbanua)