- Pemprov Bersama TNI dan Polri Sidak SPBU, Pastikan Distubusi BBM Subsidi Solar Lancar
- Sekdaprov Kalsel Buka Rakor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Banjar
- Sopir Truk Datangi Kantor Gubernur Menjerit Solar Sulit Didapat
- Pemprov Kalsel Terima Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Musik Panting
- Segarkan Organisasi Gubernur Muhidin Kembali Lantik Ratusan Pejabat
- Sekdaprov Kalsel Hadiri Tabligh Akbar dan Haul ke-6 Almarhum H. Andi Arsyad Petta Tahang di Tanah Bunbu
- Polda Kalsel Sosialisasikan KUR Himbara Tanpa Agunan untuk Petani Jagung
- Gubernur Kalsel Bakal Evaluasi Kembali Kinerja Pejabat hingga Eselon IV
- Kolaborasi Dispora dan DLH Kalsel Libatkan Pemuda Jadi Agen Lingkungan
- Terima Reses Komisi XI DPR RI, Gubernur H. Muhidin Sampaikan Keberhasilan Pemprov Kalsel atas Kinerja Tinggi dan Penurunan Stunting serta Kemiskinan
May Day di Mapolresta Banjarmasi Buruh Minta Outsourcing Dihapuskan dan Tuntut Kenaikan Upah
Banjarmasin - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di halaman Mapolresta Banjarmasin, Rabu 29 April, dimanfaatkan para pekerja untuk menyuarakan berbagai aspirasi, terutama terkait sistem outsourcing dan penyesuaian upah.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalimantan Selatan, Sadin Sasau, menegaskan bahwa sistem outsourcing masih menjadi persoalan utama yang dinilai merugikan buruh.
Baca Lainnya :
- Ribuan Buruh May Day di Mapolresta Banjarmasin, Minta outsourcing Dihapus0
- Ditlantas Polda Kalsel Perkuat Sinergi Stakeholder Demi Zero Over Dimension Over Loading 20270
- Sekdaprov Kalsel Hadiri Haul ke-21 Guru Cangkring Tapin; Momentum Pelajari dan Nilai-Nilai Keteladanan Ulama0
- Halalbihalal Kepala Sekolah dan Pegawas Sekolah SMA/SMK se- Kalsel; Gubernur H. Muhidin Tekankan Keteladanan di Dunia Pendidikan0
- Gubernur Kalsel H. Muhidin Terus Dorong PT. Ambapers Gali Pendapatan Asli Daerah untuk Pemprov Kalsel 0
“Kami meminta agar sistem outsourcing dapat dihapuskan, karena berdampak pada ketidakpastian kerja, upah yang rendah, minimnya jaminan sosial, serta buruh rentan mengalami PHK tanpa pesangon,” ujarnya kepada wartawan.
Selain itu, buruh juga mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan penyesuaian upah. Tuntutan ini muncul seiring meningkatnya harga bahan pokok dalam beberapa waktu terakhir yang semakin menekan daya beli pekerja.
Sadin menyebut, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan sejauh ini dinilai cukup responsif terhadap aspirasi buruh. Namun, keputusan strategis tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah daerah di sini sangat mendukung apa aspirasi kami tersebut,” ujarnya.
Kegiatan May Day yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan bersama Polresta Banjarmasin ini berlangsung dalam suasana tertib, dengan diisi bakti sosial hingga donor darah.
Sementara itu, buruh juga berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada 3 Mei mendatang di kawasan Kilometer 0 Banjarmasin sebagai bentuk konsistensi perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. (/smartbanua)
