BANJARMASIN - Gubernur Kalsel H. Muhidin membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) atau Workshop Penguatan Tata Kelola Pengawasan dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 Mei 2026 tersebut mengusung tema “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak”.

FGD tersebut dihadiri langsung Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. Sang Made Mahendra Jaya beserta jajaran, Sekretaris Itjen Kemendagri, Ahmad Ali Basri, Inspektur Khusus Kemendagri, Teguh Narutomo, serta Inspektur III Itjen Kemendagri, Andi Muhammad Yusuf.

Baca Lainnya :

• Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel Fokus pada Kebersamaan, Pelayanan Masyarakat dan Efisiensi Anggaran0
• Provinsi Kalsel Ikuti Peresmian Operasionalisasi 1.016 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahap Pertama0
• Pemprov Bersama TNI dan Polri Sidak SPBU, Pastikan Distubusi BBM Subsidi Solar Lancar0
• Sekdaprov Kalsel Buka Rakor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Banjar0
• Segarkan Organisasi Gubernur Muhidin Kembali Lantik Ratusan Pejabat 0

Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Subhan Nor Yaumil, para kepala SKPD, direktur rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, serta Inspektur Kabupaten/Kota dan para inspektur pembantu se-Kalsel.

Dalam agenda kegiatan, peserta mendapatkan keynote speech sekaligus materi langsung dari Inspektur Jenderal Kemendagri. Selanjutnya dilaksanakan diskusi panel mengenai penguatan APIP daerah serta digitalisasi pengawasan.

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel, H. Muhidin menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan baik, bersih, dan akuntabel.

Selain itu, Gubernur H. Muhidin mengapresiasi kehadiran langsung Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya beserta jajaran di Kalsel

“Suatu penghargaan buat kami karena beliau hadir langsung. Biasanya yang hadir perwakilan, tapi kali ini beliau sendiri yang datang,” ujar Muhidin.

Muhidin memandang, pemahaman terhadap fungsi APIP perlu terus diperkuat agar tidak lagi dipandang sebagai pihak yang hanya mencari kesalahan, melainkan sebagai pengawal tata kelola pemerintahan.

“APIP ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi mengawal jalannya pemerintahan biar selamat. Nah, ini yang paling penting,” tegasnya.

Gubernur H. Muhidin menilai selama ini masih ada stigma di sejumlah perangkat daerah yang merasa khawatir ketika Inspektorat datang melakukan pengawasan. Karena itu, ia meminta pola pikir tersebut diubah menjadi hubungan kemitraan yang positif.

“Inspektorat datang itu membawa obat biar jangan sakit. APIP harus menjadi partner, menjadi sahabat seluruh SKPD. Jangan ditakuti, tapi didekati,” ungkap Muhidin.

Menurutnya, apabila terdapat keraguan dalam pengambilan kebijakan, perangkat daerah dapat berkonsultasi lebih awal dengan APIP agar pelaksanaan pemerintahan tetap sesuai aturan.

“Kalau ada keraguan dalam mengambil kebijakan, tanyakan ke APIP. Dengan demikian, insyaallah jalannya pemerintahan akan berjalan baik, bersih, dan akuntabel,” katanya.

Muhidin juga berharap seluruh peserta FGD dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkuat kapasitas pengawasan di daerah melalui diskusi dan konsultasi bersama para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengawasan sekaligus meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalsel.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara aparat pengawas dan objek pengawasan terhadap regulasi-regulasi dalam mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan di daerah,” ujar Akhmad Fydayeen.

Akhmad Fydayeen juga melaporkan, pada hari kedua kegiatan akan difokuskan pada agenda bersama antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan Inspektorat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Agenda tersebut meliputi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, sinkronisasi agenda pengawasan pusat dan daerah, hingga perumusan kebijakan pengawasan.

Di akhir laporannya, Akhmad Fydayeen menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh pihak hingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya,” tutupnya.

Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi kekompakan dan sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah.

Sang Made Mahendra Jaya mengaku terkesan dengan kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin pada kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran gubernur menunjukkan perhatian besar terhadap penguatan peran APIP di daerah.

“Saya memaknai ini menggambarkan bagaimana perhatian Pak Gubernur kepada para inspektur, para APIP untuk dapat bekerja dengan baik. Koordinasi yang luar biasa membantu dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Sang Made Mahendra Jaya  juga mengapresiasi kekompakan yang ditunjukkan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala perangkat daerah hingga para inspektur kabupaten/kota yang hadir bersama dalam forum tersebut.

“Kalau perangkat daerah hadir, inspektur hadir, menggambarkan ini sangat kompak. Saya yakin apa yang menjadi tujuan dan arah pembangunan, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat, pasti akan tercapai,” tutupnya. (raponggati/smartbanua)