- Dukung Go Green, Gubernur Kalsel Sediakan Buggy Car dan Sepeda Listrik di Anjungan Kalsel TMII
- Dinas Sosial Pemprov Kalsel Gelar Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Tahun 2025
- HKG PKK ke-53, Gubernur Kalsel Harap PKK Terus Jadi Penggerak Keluarga Tangguh dan Berdaya
- Gubernur Kalsel H. Muhidin Sampaikan Pendapat Akhir Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan 2025–2045
- Kalsel Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Batingsor Lebih Awal
- Kalsel Torehkan Prestasi Gemilang di POPNAS dan PEPARPENAS 2025, Naik ke Peringkat 11 Nasional
- Syukuran di Kediaman Sekdaprov Kalsel, Ceramah KH. Ilham Humaidi Ingatkan Pentingnya Didik Anak
- Gubernur Kalsel Muhidin Fokus Perbaiki Pelayanan Kesehatan Hingga Pelosok
- Kapolda Kalsel dan Aktivis Lokal Bahas Isu Sosial, Lingkungan, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan
- Resep Bir Tertua di Dunia Dibangkitkan dari Roti Bekas untuk Kurangi Sampah Makanan
Penayangan Video Presiden di Bioskop Upaya Perluas Komunikasi Publik

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bahwa penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan upaya memperluas jangkauan komunikasi publik terkait capaian kerja pemerintah.
Hadirnya video juga untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akuntabel.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menilai wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, selama tujuannya adalah menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
Baca Lainnya :
- Temu Karya Taman Budaya ke-24, Wagub Kalsel Dorong Persatuan Daerah Dalam Kebudayaan0
- BAW Balarut 2025, Dewan Kesenian Banjarmasin Meluncurkan 2 Buku Kesenian0
- Musda KNPI Kalsel 2025: Cacat Prosedur, Rekayasa Murahan, dan Penghianatan terhadap Marwah Organisasi0
- Meriahkan HUT ke-80 TNI AL, Lanal Banjarmasin ; Bangun Karakter Disiplin Generasi Muda Lewat Lomba Baris-berbaris0
- Barito Putera Raih Kemenangan Lawan Kendal Tornado di Liga 20
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi di Jakarta, Minggu (14/9).
Fifi menjelaskan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.
Seperti halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, menurut Fifi bioskop hanyalah salah satu saluran komunikasi publik. Substansinya tetap sama, pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, maupun ajakan positif bagi masyarakat.
“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Kemkomdigi pun mengajak publik untuk melihat penayangan video di bioskop sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional. (smart banua)
