- Police Expo 2026 Resmi Dibuka, Gubernur Muhidin Ajak Warga Kalsel Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80
- Pemprov Kalsel Jemput Anak Putus Sekolah, Pendidikan Kesetaraan Diperkuat
- Hadapi Puncak Kemarau, Pemprov Kalsel Perkuat Kompetensi Damkar
- Rayakan Hari Bhayangkara ke-80, Polda Kalsel Gelar Bakti Sosial untuk Masyarakat
- Silaturahmi Gubernur H. Muhidin Bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI); Sinergi Peluang Kerja Aman dan Berkualitas bagi Masyarakat
- Kapolda Kalsel Pimpin Anjangsana Sambut Hari Bhayangkara ke-80
- Kalsel Siapkan Perdagangan Karbon sebagai Sumber Ekonomi Masa Depan
- Gubernur H. Muhidin Launching Layanan Devisa Bank Kalsel; Siap Layani Transaksi Internasional
- Polda Kalsel Musnahkan 2,7 Kg Sabu dan 7.019 Butir Ekstasi
- Gubernur H. Muhidin Resmi Buka MTQ Nasional XXXVII Tingkat Provinsi Kalsel di Barito Kuala
Penayangan Video Presiden di Bioskop Upaya Perluas Komunikasi Publik

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bahwa penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan upaya memperluas jangkauan komunikasi publik terkait capaian kerja pemerintah.
Hadirnya video juga untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akuntabel.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menilai wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, selama tujuannya adalah menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
Baca Lainnya :
- Temu Karya Taman Budaya ke-24, Wagub Kalsel Dorong Persatuan Daerah Dalam Kebudayaan0
- BAW Balarut 2025, Dewan Kesenian Banjarmasin Meluncurkan 2 Buku Kesenian0
- Musda KNPI Kalsel 2025: Cacat Prosedur, Rekayasa Murahan, dan Penghianatan terhadap Marwah Organisasi0
- Meriahkan HUT ke-80 TNI AL, Lanal Banjarmasin ; Bangun Karakter Disiplin Generasi Muda Lewat Lomba Baris-berbaris0
- Barito Putera Raih Kemenangan Lawan Kendal Tornado di Liga 20
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi di Jakarta, Minggu (14/9).
Fifi menjelaskan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.
Seperti halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, menurut Fifi bioskop hanyalah salah satu saluran komunikasi publik. Substansinya tetap sama, pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, maupun ajakan positif bagi masyarakat.
“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Kemkomdigi pun mengajak publik untuk melihat penayangan video di bioskop sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional. (smart banua)
