- Pemprov Bersama TNI dan Polri Sidak SPBU, Pastikan Distubusi BBM Subsidi Solar Lancar
- Sekdaprov Kalsel Buka Rakor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Banjar
- Sopir Truk Datangi Kantor Gubernur Menjerit Solar Sulit Didapat
- Pemprov Kalsel Terima Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Musik Panting
- Segarkan Organisasi Gubernur Muhidin Kembali Lantik Ratusan Pejabat
- Sekdaprov Kalsel Hadiri Tabligh Akbar dan Haul ke-6 Almarhum H. Andi Arsyad Petta Tahang di Tanah Bunbu
- Polda Kalsel Sosialisasikan KUR Himbara Tanpa Agunan untuk Petani Jagung
- Gubernur Kalsel Bakal Evaluasi Kembali Kinerja Pejabat hingga Eselon IV
- Kolaborasi Dispora dan DLH Kalsel Libatkan Pemuda Jadi Agen Lingkungan
- Terima Reses Komisi XI DPR RI, Gubernur H. Muhidin Sampaikan Keberhasilan Pemprov Kalsel atas Kinerja Tinggi dan Penurunan Stunting serta Kemiskinan
Pemprov Kalsel Siap Terapkan WFH

Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah menghemat energi, mengurangi polusi, sekaligus mendorong transformasi digital.
Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatkan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan hal itu usai memimpin apel gabungan di Halaman Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin 6 April 2026.
Baca Lainnya :
- Tindak Lanjut Arahan Gubernur, BPBD Kalsel Perkuat Personel dan Peralatan Hadapi Musim Kemarau0
- ASN di Kalsel Dihimbau Hemat Energi0
- Dishut Kalsel Tertibkan PETI di Tahura Sultan Adam0
- RSJ Sambang Lihum Optimistis Raih Predikat WBBM 20270
- WFH ASN di Pemprov Kalsel Belum Diputuskan0
“Iya, kita sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemberlakuan WFH,” ujarnya.
Syarifuddin menjelaskan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna membahas teknis pelaksanaan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Akan kita koordinasikan dulu, supaya pelaksanaannya berjalan optimal dan tidak mengganggu pelayanan publik,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Kalsel pada prinsipnya siap menjalankan arahan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri tersebut.
"Mungkin nantinya kita juga akan menerapkan WFH," pungkasnya. (/smartbanua)
