Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel menggelar kegiatan penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025–2029 di salah satu hotel di Kota Banjarmasin.

Baca Lainnya :

• Dua Srikandi Kalsel Sumbang Medali Pertama Kejurnas Panjat Tebing 2025 0
• Gubernur H. Muhidin Resmi Buka MTQN XXXVI Kalsel, Bersama Al-Quran Kita Bangun Generasi yang Berakhlak Mulia dan Berilmu0
• Malam Taaruf, Komitmen Pemprov Kalsel Dukung Sukses MTQ XXXVI Tahun 20250
• Pemprov Kalsel Akan TingkatkanPelayanan dan Infrastruktur Bandara Syamsudin Noor 0
• Pemprov Kalsel Respon Cepat Bencana Sosial0

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan instansi vertikal, kabupaten/kota, hingga akademisi.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Farhanie yang diwakili oleh Plt Kabag Kebijakan Ekonomi, Muhammad Maulidinsyah Sarasakti, menjelaskan bahwa penyusunan roadmap ini menjadi bagian penting dalam strategi jangka menengah daerah untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

“Selama ini kita fokus pada penanganan jangka pendek melalui rapat koordinasi TPID mingguan, namun ke depan, kita memerlukan arah yang lebih sistematis, terencana dan berkelanjutan, inilah yang menjadi dasar perlunya roadmap ini,” terang Maulidinsyah, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan cukup kompleks, khususnya menyangkut komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah yang kerap menjadi pemicu fluktuasi harga. 

Untuk itu, roadmap ini dirancang dengan pendekatan tematik dan spasial, memperhatikan karakteristik wilayah serta rantai pasok antar daerah.

“Dalam roadmap ini kami susun klasterisasi permasalahan per wilayah, misalnya, di daerah hulu fokusnya pada peningkatan produktivitas, sedangkan di wilayah pesisir lebih pada distribusi dan aksesibilitas logistik,” tambahnya.

Kegiatan penyusunan ini juga menghadirkan narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, selain paparan dan diskusi panel, peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan usulan program prioritas yang akan diakomodasi dalam dokumen akhir.

Diharapkan, Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029 ini akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh anggota TPID provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun program kegiatan, serta mendukung tercapainya target inflasi nasional.

“Ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi menjadi kompas bersama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan menjaga stabilitas daerah,” tutupnya.(smartbanua)