- Milad ke-51 MUI Kalsel, Gubernur H. Muhidin Tekankan Sinergi Ulama dan Umara untuk Kemajuan Banua
- Gubernur Kalsel H Muhidin Ungkap Alasan PLN Lakukan Pemadaman Listrik Bergilir
- Polresta Banjarmasin Bersihkan Eks Terminal Pasar Sentra Antasari, Wujudkan Lingkungan Sehat
- ETLE Handheld Tindak 20 Pelanggar Parkir di Badan Jalan Banjarmasin
- Wagub Hasnuryadi Tegaskan Pemprov Kalsel Siap Bersinergi Kembangkan Olahraga Sambo di Banua
- Gubernur H. Muhidin Resmi Dilantik Sebagai Ketua Majeliis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Provinsi Kalsel
- Hj. Fathul Jannah Dilantik sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalsel; Siap Perkuat Pembentukan Karakter dan Pengembangan Potensi Generasi Muda
- Komitmen Gubernur Kalsel H. Muhidin Terus Tingkatkan Berbagai Program Gerakan Pramuka ke Tingkat Nasional
- Seminar Hari Kebaya Nasional 2026, TP PKK Kalsel Ajak Generasi Muda Lestarikan Kebaya
- Gubernur Kalsel Apresiasi Milad ke-30 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Dorong SDM Unggul dan Berdaya Saing
Pemprov Kalsel Genjot Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan, Capaian Baru 61,20 Persen
Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai langkah konkret mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Senin 23 Februari.
Baca Lainnya :
- Buka Puasa Bersama HUT ke-73 KKB di Banjarmasin, Wagub Hasnuryadi Ajak Warga Bakumpai Perkuat Silaturahmi0
- Kapolda Kalsel Rangkul Ulama, Perkuat Pesan Kamtibmas Selama Ramadhan0
- Wagub Kalsel Ajak Suporter Tetap Solid, Optimistis PS Barito Putera Raih Target Naik Liga0
- Kapolda Kalsel Ajak Mahasiswa Jaga Kondusivitas Melalui Buka Puasa Bersama OKP Cipayung Plus Kalsel0
- Wali Kota Banjarmasin Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Haul di Kampung Melayu0
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalsel itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen. Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengawasan.
Dalam paparannya, Sekda menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan periode 2005–2025, terdapat 451 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Hingga kini, realisasi penyelesaian mencapai 61,20 persen, sementara 38,80 persen sisanya masih dalam proses.
“Angka ini harus terus kita dorong. Setiap rekomendasi adalah instrumen perbaikan tata kelola,” katanya.
Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025 yang mencakup kepatuhan belanja infrastruktur serta pemeriksaan tematik kinerja dan lingkungan. Seluruh perangkat daerah diminta segera menuntaskan kewajiban tersebut secara terukur dan tepat waktu.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel mencatat capaian 100 persen dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Keberhasilan ini dinilai sebagai indikator penguatan sistem pengawasan internal.
Sekda menekankan pentingnya kelengkapan data dukung serta pemanfaatan aplikasi SIWASIAT guna memastikan proses tindak lanjut berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel menegaskan komitmen untuk menjadikan setiap temuan pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang semakin transparan (/smartbanua)
