- Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Terhadap Seorang Warga yang Diduga Tenggelam di Sungai Desa Rantau Nangka, Kabupaten Banjar
- Tekan Inflasi dan Jaga Daya Beli, Pemprov Kalsel Gelar Gerakan Pangan Murah
- BAILANG PAKACIL Tembus Rawa Paminggir, PastikanLayanan Adminduk hingga Pelosok
- BMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir di Kalsel hingga Pertengahan Juni
- Gubernur Kalsel H. Muhidin Buka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XVIII 2026; Tekankan Semangat Bekerja Melayani Masyarakat Banua
- ASN Pemprov Tersandung Dugaan Pemerasan, Gubernur, Silahkan Proses
- Dinas ESDM Kalsel Minta Maaf, ASN nya Tersandung Pemerasan
- Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman Hadiri Haul ke-16 Tuan Guru H Sofyan Noor bin Ahmad Sya ran di Martapura
- Desa Baringin Jadi Percontohan Penanganan Permukiman Terpadu di Kalsel
- Gubernur Dorong JMSI Kalsel Jaga Independensi
Pemprov Kalsel Genjot Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan, Capaian Baru 61,20 Persen
Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai langkah konkret mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Senin 23 Februari.
Baca Lainnya :
- Buka Puasa Bersama HUT ke-73 KKB di Banjarmasin, Wagub Hasnuryadi Ajak Warga Bakumpai Perkuat Silaturahmi0
- Kapolda Kalsel Rangkul Ulama, Perkuat Pesan Kamtibmas Selama Ramadhan0
- Wagub Kalsel Ajak Suporter Tetap Solid, Optimistis PS Barito Putera Raih Target Naik Liga0
- Kapolda Kalsel Ajak Mahasiswa Jaga Kondusivitas Melalui Buka Puasa Bersama OKP Cipayung Plus Kalsel0
- Wali Kota Banjarmasin Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Haul di Kampung Melayu0
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalsel itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen. Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengawasan.
Dalam paparannya, Sekda menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan periode 2005–2025, terdapat 451 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Hingga kini, realisasi penyelesaian mencapai 61,20 persen, sementara 38,80 persen sisanya masih dalam proses.
“Angka ini harus terus kita dorong. Setiap rekomendasi adalah instrumen perbaikan tata kelola,” katanya.
Ia juga menyoroti hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025 yang mencakup kepatuhan belanja infrastruktur serta pemeriksaan tematik kinerja dan lingkungan. Seluruh perangkat daerah diminta segera menuntaskan kewajiban tersebut secara terukur dan tepat waktu.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel mencatat capaian 100 persen dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Keberhasilan ini dinilai sebagai indikator penguatan sistem pengawasan internal.
Sekda menekankan pentingnya kelengkapan data dukung serta pemanfaatan aplikasi SIWASIAT guna memastikan proses tindak lanjut berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel menegaskan komitmen untuk menjadikan setiap temuan pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, demi mewujudkan pemerintahan daerah yang semakin transparan (/smartbanua)
