Banjarmasin - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan tahun 2025 Kamis (6/3) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. 

Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya peran TPAKD sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan keuangan formal. Hasnur menekankan bahwa perluasan akses keuangan dapat menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi daerah. 

Baca Lainnya :

• Dipimpin Hj. Fathul Jannah, Gubernur Percaya Kepengurusan PKK Kalsel Dukung Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Banua 0
• Gubernur H. Muhidin Pimpin Penyerahan Keputusan Pengangkatan Bupati/Walikota se-Kalsel, Pesan Khusus Dapat Melayani Masyarakat dan Jangan Mempersulit 0
• Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Kalsel Dilantik, Komitmen Kembangkan Industri Kerajinanan Daerah dan Kesejahteraan Pengrajin0
• Hj. Fathul Jannah Lantik Ketua TP PKK kabupaten/Kota Se-Kalsel, Wujudkan PKK Lebih Maju dan Berdampak bagi Banua 0
• Gubernur H. Muhidin Lantik M. Syarifuddin sebagai Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Kalsel0

"Rakorda merupakan kesempatan untuk menguatkan ekosistem kelembagaan, sekaligus memantapkan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan rencana aksi, sesuai dengan roadmap (peta jalan) TPAKD 2021-2025,” kata Hasnur. 

Lebih lanjut Hasnur menyampaikan peran aktif dari seluruh anggota TPAKD adalah kunci untuk mewujudkan percepatan akses keuangan daerah, dalam rangka mendukung pertumbuhan  ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TPAKD Kalsel dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, telah melahirkan sejumlah program di sektor jasa keuangan, yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. 

"Evaluasi harus terus dilakukan, untuk memastikan program-program tersebut menyentuh capaian yang diharapkan, bagi sasaran masyarakat," bebernya. 

Dijelaskan Hasnur, berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan di Kalsel sebesar 42,08 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 81,56 persen. 

"Meskipun capaian inklusi sudah cukup baik, tetapi ada selisih yang cukup besar dengan literasi keuangan masyarakat. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan untuk mengakses layanan keuangan secara optimal dan bijaksana," jelasnya.

Wagub Hasnur mendorong TPAKD Prov Kalsel bersama Kabupaten/Kota, agar terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan keuangan secara optimal, sehingga semakin banyak sasaran masyarakat dan UMKM di seluruh wilayah Kalsel, yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan secara cepat, aman, dan mudah.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel Agus Maiyo mengapresiasi capaian TPAKD sepanjang tahun 2024. Beberapa program unggulan dinilai berhasil membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan.

Adapun Rencana Program TPAKD di Provinsi Kalimantan Tahun 2025 yaitu Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Cerdas Berinvestasi Pasar Modal, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Agen Laku Pandal, Pemberdayaan UMKM Kalimantan Selatan, Pengembangan Ekonomi Daerah (Padi Apung), dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir.

Rakorda TPKAD 2025 ini digelar dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (smartbanua)