Banjarbaru—Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Dr. Ir. Miftahul Chair, menyampaikan inflasi Kalimantan Selatan berada di angka 3,11% dalam Rakor Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar Kemendagri RI di Aula Setda Provinsi Kalsel, pada Senin (17/11/2025) pagi.

Rakor membahas perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kebutuhan bahan pangan seperti protein, karbohidrat, buah, dan sayur. Selain itu, rapat turut menyoroti pengendalian harga dan pasokan beras serta optimalisasi rumah gizi di daerah.

Baca Lainnya :

• Wasaka Membawa Kemenangan Barito Putera 1-0 Atas Deltras FC0
• NPCI Banjarmasin Kirim 103 Atlet pada Peparprov V Kalsel 2025, Targetkan Juara Umum0
• PORPROV XII Kalsel 2025 Resmi Ditutup, Tanah Laut Raih Juara Umum dan Ukir Sejarah Baru0
• Fashion Show Sasirangan dan Batik Istimewa di Yogyakarta, Dekranasda Kalsel Perkuat Promosi Wastra Menuju CoE South Kalimantan 20260
• Ketua Dekranasda Kalsel Tinjau Stand Kerajinan Usai Peluncuran CoE 2026 di Jogyakarta0

Hingga minggu kedua November 2025, tercatat 16.325 kegiatan pemantauan telah dilakukan, disertai 722 teguran dengan melibatkan 1.558 distributor. Sebanyak 10 wilayah masih memiliki harga beras medium dan premium di atas HET.

Untuk penanganan pangan, realisasi penyaluran beras SPHP di Kalsel telah mencapai 67.650 ton. Sementara Program 5 Juta Rumah disebut masih terkendala persoalan lahan, khususnya di kota besar seperti Banjarmasin.

‎"Kalimantan Selatan mengalami inflasi 3,11% di bulan Oktober, terutama disebabkan oleh harga emas yang tinggi, cabai merah, daging ayam, dan telur. Jadi, pemerintah berencana mengintensifkan operasi pasar untuk menurunkan harga," sampai Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Ir. Miftahul Chair seusai rapat.

‎Disampaikan Miftahul Chair, perlu diwaspadai potensi inflasi di bulan Desember karena ada Natal, Haul Guru Sekumpul, dan Tahun Baru 2026. Menurutnya, persiapan bahan-bahan pokok (telur, daging, beras) perlu diintensifkan.

‎"Program MBG akan meningkatkan permintaan telur dan perlu diantisipasi ketersediaannya. Kalimantan Selatan menghadapi tantangan inflasi yang perlu di atasi dengan operasi pasar dan antisipasi terhadap lonjakan permintaan di bulan Desember," ungkap Miftahul Chair di meja kerjanya.

‎Miftahul Chair menjelaskan, program MBG dan 5 Juta Rumah juga memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal ketersediaan telur dan lahan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut dan menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah memastikan perhitungan kebutuhan dilakukan cermat dan pasokan produksi tetap terjaga.

“Mohon atensi kepala daerah. Pastikan layanan terpenuhi. Terus bergerak, jangan sampai ketidaksiapan daerah memicu masalah baru. Ini tantangan kita bersama,” tegasnya. (Rahim Arza/Smartbanua)